BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sebagai
ibukota negara RI, Jakarta mempunyai berbagai peran dan fungsi spesifik yang
tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, diantaranya sebagai pusat pemerintahan
dan pusat kegiatan internasional, baik di bidang ekonomi, politik, budaya,
maupun kegiatan lain. Kalau kondisi berbagai aspek kehidupan di Jakarta baik,
dengan stabilitas keamanan dan politik yang terkendali, maka kondisi Indonesia
secara umum pun cenderung baik begitu pula sebaliknya. Pada kenyataannya banyak
sekali permasalahan yang timbul di Jakarta. Permasalahan yang dihadapi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam membangun kotanya bersifat
kompleks, mendalam dan kait mengait sehingga memerlukan penanganan yang
komperhensif.
1.2
Maksud dan Tujuan
Sebagai warga Indonesia khususnya warga Jakarta
sudah seharusnya kita mengetahui apa saja permasalahan yang ada di Jakarta dan
bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Jangan hanya mengandalkan Pemerintah
saja tapi kita harus sadar diri untuk tidak merusak lingkungan Jakarta.
1.3
Ruang Lingkup
Dalam tulisan ini akan membahas tentang apa itu
organisasi, arti penting organisasi dan metode, ciri-ciri, unsur dan teori
organisasi, dan macam-macam organisasi dari segi tujuan.
BAB 2
ISI
Pada dasarnya, masalah Provinsi
DKI Jakarta dapat dikategorikan dalam 2 hal, yaitu :
1. Masalah
kota yang tidak dapat dilepaskan dari masalah nasional secara keseluruhan
bahkan menjadi bagian dari masalah nasional, diantaranya :
·
Masih terjadinya konflik sosial politik
·
Masih lemahnya penegakan hukum
·
Kebebasan tak terkendali dan unjuk kekuatan
anarkis
·
Lambatnya pemulihan ekonomi daerah
·
Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan
·
Belum memadainya kapasitas kelembagaan dan
kualitas aparatur daerah
2. Masalah
kota yang bersifat khas dan menonjol dan hanya menjadi masalah serius di daerah
perkotaan khususnya DKI Jakarta, diantaranya :
·
Masih terjadinya ancaman bahaya banjir
·
Belum tertanganinya secara baik sampah kota
·
Belum tertibnya masalah kota
·
Meningkatnya pedagang K-5 dan PMKS
·
Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam
pembangunan
·
Keterbatasan daya dukung lahan dan lingkungan
hidup kota
Permasalahan Kota Jakarta di
berbagai bidang :
1. Bidang
Hukum,Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa
Kondisi penegakan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta
walaupun mulai mendapat perhatian dari semua pihak tetapi belum menunjukkan
kemajuan yang berarti. Disamping belum banyak produk hukum seperti Perda yang
dihasilkan era reformasi, terhadap produk-produk hukum yang ada juga belum
dilakukan evaluasi apakah masih relevan dengan kondisi dan perkembangan yang
terjadi. Oleh karenanya perlu segera dilakukan langkah-langkah inventarisasi
terhadap Perda-perda yang diprioritaskan dan sangat mendesak untuk dilakukan
revisi. Sementara itu penciptaan rasa aman di masyaakat masi perlu
ditingkatkan. Kejahatan, baik jumlah maupun kualitasnya relative meningkat dan
terjadi hampir di semua wilayah. Keadaan ini makin diperburuk dengan menurunnya
kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kondisi demikian mengakibatkan
penegakan dan perlindungan hukum masih pada tingkat yang belum memadai.
Kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum berada ada titik yang sangat
rendah. Kondisi ini menyulitkan posisi pemerintah daerah dalam penegakan
ketentaraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum dan
perwujudan budaya hukum serta penegakan ketentraman dan ketertiban mesyarakat
menjadi sangat penting.
Program
pembangunan :
·
Pengembangan peraturan perundang-undangan daerah
·
Peningkatan kesadaran hukum
·
Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum
·
Peningkatan ketentraman dan ketertiban
·
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
tramtibmas dan penanggulangan bencana
·
Pengembangan sarana dan prasarana tramtib dan
penanggulangan bencana
·
Pemantapan integrasi bangsa dan HAM
·
Pengembangan hubungan antar lembaga kemasyarakatan
2. Bidang
Pemerintahan
Reformasi dan tuntutan masyarakat yang berkembang menghendaki
perubahan total pada sikap dan perilaku aparat pemerintahan daerah baik dalam
menjalankan fungsi pelayanan public maupun fungsi penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan. Perangkat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk
menjalankan fungsi tersebut dipandang belum optimal. Pertama, kelembagaan dan
ketatalaksanaan belum bekerja secara efisien dan efektif sehingga memrlukan
peningkatan kapasitas. Kedua, kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih
belum memadai dan hal ini tentunya menyangkut pula masalah disiplin, etos
kerja, motivasi, tanggung jawab, bahkan penerapan “reward and punishment”.
Ketiga, sarana dan prasarana yang penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
aparatur masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Disamping itu,
pemeliharaan dan rasa memiliki sarana dan prasarana pada sebagian aparatur
masih kurang. Dengan demikian secara keseluruhan diperlukan perbaikan dan
peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan perangkatnya untuk mampu
memenuhi :
1.
Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah
yang efektif dan efisien
2.
Fungsi pelayanan publik yang optimal
3.
Penyediaan prasarana dan sarana umum yang merata
bagi semua lapisan masyarakat
Program
pembangunan :
·
Pengembangan otonomi daerah
·
Pengembangan pemerintahan tingkat provinsi
·
Pengembangan pemerintahan tingkat kotamadya
·
Penataan administrasi pertanahan
·
Peningkatan administrasi kepegawaian
·
Peningkatan pengawasan fungsional
·
Penataan organisasi dan ketatalaksanaan
·
Dll
3. Bidang
Ekonomi
Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya
melakukan terobosan untuk mengatasi krisis ekonomi namun hasilnya belum
memadai, dimana roda perekonomian belum berjalan sebagaimana mestinya. Kesenjangan
ekonomi baik antar pelaku ekonomi maupun antar golongan pendapatan masih cukup
tajam dan terjadi pada segala aspek kehidupan, sehingga struktur dan
fundamental ekonomi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi. Lambatnya
pemulihan ekonomi telah menyebabkan angka pengangguran masih tetap tinggi. Selain
itu peningkatan angka pengangguran juga disebabkan oleh tekanan angkatan kerja
baru, serta masih berlangsungnya urbanisasi pada kelompok usia kerja.
Walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi
sesungguhnya potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta cukup baik bahkan tidak tersaingi
oleh provinsi-provinsi lain, karena disamping sebagai ibukota negara Jakarta juga
merupakan pusat perdagangan dan jasa. Jakarta juga memiliki potensi sumber daya
perikanan, industry, pariwisata dan sumber daya manusia berkualitas yang belum
diberdayakan secara lebih terarah. Apabila potensi-potensi ini dipadukan dengan
pengembangan UKM, maka Jakarta akan memiliki struktur dan fundamental ekonomi
yang lebih sehat dan dinamis, baik dalam penciptaan pendapatan, perluasan
kesempatan kerja maupun keseimbangan sosial.
Program pembangunan
:
·
Pengembangan produk pariwisata
·
Pengembangan pasar pariwisata
·
Pengembangan sarana dan pelayanan pariwisata
·
Penataan, penguatan basis industry dan perdagangan
·
Penataan, pengembangan produk industry dan
perdagangan
·
Pengembangan ekspor
·
Peningkatan pelayanan penanaman modal dan usaha
swasta lain
·
Pemberdayaan asset daerah
·
Pengembangan kewirausahaan
·
Dll
4. Bidang Pendidikan
dan Kesehatan
Krisis ekonomi, membengkaknya pengangguran, dan merosotnya
pendapatan masyarakat telah menyebabkan semakin banyaknya keluarga yang tidak
dapat lagi membiayai pendidikan putra-putrinya terutama pada pendidikan tingkat
SLTA keatas. Akibatnya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah semakin
besar dan mereka terpaksa bekerja untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga,
yang sangat kontra-produktif dengan program wajib belajar 9 tahun. Di dunia
pedidikan sendiri, keadaannya belum mendukung tercapainya proses belajar mengajar
yang lebih baik. Walaupun tidak sedikit dari pelajar yang berprestasi baik,
tetapi sesungguhnya masih banyak kasus-kasus tawuran pelajar yang menjurus pada
tindak kriminal. Dengan demikian, bidang pendidikan memerlukan perhatian serius
dan menyeluruh, agar semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan 9 tahun
bahkan 12 tahun sekaligus menata kembali sistem manajemen pendidikan sesuai
dengan perkembangan otonomi daerah.
Di bidang kesehatan, golongan masyarakat yang kurang mampu,
karena pendapatan dan kesejahteraan yang rendah tidak dapat lagi memenuhi
kebutuhan dasar kesehatannya. Mereka lebih memfokuskan sumber penghasilannya
pada pemenuhan kebutuhan pangan daripada kesehatannya. Disamping itu lingkungan
perumahan yang tidak sehat, sebagian karena tinggal di pemukiman kumuh,
menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat menjadi rendah dan rentan terhadap
berbagai wabah penyakit. Fasilitas sarana
prasarana pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan kapasitasnya
terutama yang menyangkut puskesmas, RSUD, dan penangana gawat darurat, agar
pelayanan kesehatan dapat merata melayani seluruh lapisan masyarakat dengan
mutu yang makin baik.
Program pembangunan
:
·
Pengembangan pendidikan sekolah tingkat dasar
·
Pengembangan pendidikan luar sekolah (PLS)
·
Pengembangan pendidikan sekolah tingkat menengah
umum dan kejuruan
·
Pengendalian dan peningkatan informasi perguruan
tinggi
·
Pengembangan perpustakaan
·
Peningkatan kesehatan masyarakat
·
Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
·
Penanganan gawat darurat
·
Perbaikan kebijakan dan manajemen kesehatan
5. Bidang Kependudukan
dan Ketenagakerjaan
Kependudukan sebenarnya
merupakan basis utama dan focus dari segala persoalan pembangunan di Provinsi
DKI Jakarta. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral
maupun lintas sector terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain
penduduk harus menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Di bidang
kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan adalah belum tertibnya
administrasi kependudukan yang menyebabkan sulitnya membangun informasi yang
teratur dan terkini mengenai bidang kependudukan. Padahal informasi tersebut
sangat dibutuhkan untuk perencanaan berbagai aspek kependudukan, termasuk
perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, ketentraman
dan ketertiban, dan sebagainya. Penyuluhan masalah tertib administrasi
kependudukan harus makin ditingkatkan dengan menggunakan teknologi maju, apabila
Provinsi DKI Jakarta tidak ingin menjadi wilayah yang padat dan kumuh dengan
daya dukung lingkungan hidup perkotaan yang semakin berkurang.
Di bidang ketenagakerjaan, persoalan utama yang dihadapi
adalah belum seimbangnya penyediaan lapangan kerja dengan mereka yang
membutuhkan pekerjaan. Akibatnya tingkat pengangguran cenderung masih tinggi,
itupun sebagian sudah ditampung ke dunia kerja melalui sector informal. Persoalan
kedua adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah dan sebagian merupakan
pendatang dengan pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai.
Program pembangunan
:
·
Pengendalian kependudukan
·
Pembinaan administrasi kependudukan dan catatan
sipil
·
Pengembangan kesempatan kerja
·
Perlindungan dan pengendalian tenaga kerja
·
Peningkatan produktivitas tenaga kerja
6. Bidang Sarana
dan Prasarana Kota
Persoalan
menonjol yang memerlukan perhatian serius berkaitan dengan prasarana dan sarana
publik adalah :
-
Belum berhasilnya penataan pemukiman kumuh
-
Bencana banjir yang terus terjadi setiap tahun di
sejumlah lokasi langganan
-
Belum tertanganinya masalah sampah
-
Belum memadainya fasilitas jalan, jembatan laying dan
trotoar
-
Masih buruknya sistem transportasi umum
-
Belum optimalnya penataan ruang dan peruntukan
penggunaan lahan
-
Masih buruknya prasarana dan sarana pelayanan publik
-
Belum optimalnya penerangan jalan umum terutama
dipinggiran kota
Mengatasi
permasalahan banjir, disamping terus mengupayakan pembangunan sistem makro
penanganan banjir dan mengoptimalkan kinerja sistem pengendali banjir yang ada,
upaya mengatasi banjir pada daerah-daerah langganan banjir tetap menjadi
perhatian utama. Bersamaan dengan itu juga masih perlu ditingkatkan upaya
pemisahan antara saluran air baku dan air limbah.
Permasalahan transportasi yang dialami di Jakarta adalah
kemacetan lalu lintas dan rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum. Untuk memelihara
kinerja sistem angkutan yang ada agar tetap berfungsi secara optimal, maka
selain pembangunan infrastruktur baru, diperlukan peningkatan serta
pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan yang ada, perbaikan manajemen
lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum. Upaya-upaya kearah
pembangunan sistem angkutan umum missal (MRT) harus tetap menjadi perhatian
walaupun tidak dapat direalisasikan dalam jangka pendek, untuk itu perlu
dikembangkan solusi interim melalui penerapan sistem busway.
Disamping penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik
yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kesadaran masyarakat dan tanggung jawab
publik juga dituntut untuk ikut memelihara sarana dan prasarana yang ada.
Program pembangunan
:
·
Pembangunan prasarana jaringan utilitas
·
Penerangan jalan dan tempat umum
·
Peningkatan sarana keindahan kota
·
Peningkatan pelayanan air limbah
·
Peningkatan layanan air bersih
·
Pengendalian banjir
·
Peningkatan drainase kota
·
Pengembangan jaringan jalan dan jembatan
·
Pengembangan sarana dan fasilitas perhubungan
·
Pengembangan pelayanan angkutan umum
·
Pengembangan perumahan
·
Penataan lingkungan permukiman
·
Dll
BAB
3
KESIMPULAN
Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai
permasalahan-permasalahan kota yang belum teratasi. Permasalahan tersebut bukan
hanya tanggung jawab pemerintah tapi semua masyarakat ibukota juga harus bertanggung
jawab dalam menjaga lingkungan dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang
dihadapi.
Sumber :
