Permasalahan Kota Jakarta

Radita Lestari

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai ibukota negara RI, Jakarta mempunyai berbagai peran dan fungsi spesifik yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain, diantaranya sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan internasional, baik di bidang ekonomi, politik, budaya, maupun kegiatan lain. Kalau kondisi berbagai aspek kehidupan di Jakarta baik, dengan stabilitas keamanan dan politik yang terkendali, maka kondisi Indonesia secara umum pun cenderung baik begitu pula sebaliknya. Pada kenyataannya banyak sekali permasalahan yang timbul di Jakarta. Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam membangun kotanya bersifat kompleks, mendalam dan kait mengait sehingga memerlukan penanganan yang komperhensif.

1.2 Maksud dan Tujuan

Sebagai warga Indonesia khususnya warga Jakarta sudah seharusnya kita mengetahui apa saja permasalahan yang ada di Jakarta dan bagaimana kita mengatasi masalah tersebut. Jangan hanya mengandalkan Pemerintah saja tapi kita harus sadar diri untuk tidak merusak lingkungan Jakarta.

1.3 Ruang Lingkup

Dalam tulisan ini akan membahas tentang apa itu organisasi, arti penting organisasi dan metode, ciri-ciri, unsur dan teori organisasi, dan macam-macam organisasi dari segi tujuan.

BAB 2

ISI

Pada dasarnya, masalah Provinsi DKI Jakarta dapat dikategorikan dalam 2 hal, yaitu :

1. Masalah kota yang tidak dapat dilepaskan dari masalah nasional secara keseluruhan bahkan menjadi bagian dari masalah nasional, diantaranya :

· Masih terjadinya konflik sosial politik

· Masih lemahnya penegakan hukum

· Kebebasan tak terkendali dan unjuk kekuatan anarkis

· Lambatnya pemulihan ekonomi daerah

· Masih tingginya angka pengangguran dan kemiskinan

· Belum memadainya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur daerah

2. Masalah kota yang bersifat khas dan menonjol dan hanya menjadi masalah serius di daerah perkotaan khususnya DKI Jakarta, diantaranya :

· Masih terjadinya ancaman bahaya banjir

· Belum tertanganinya secara baik sampah kota

· Belum tertibnya masalah kota

· Meningkatnya pedagang K-5 dan PMKS

· Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

· Keterbatasan daya dukung lahan dan lingkungan hidup kota

Permasalahan Kota Jakarta di berbagai bidang :

1. Bidang Hukum,Ketentraman, Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa

Kondisi penegakan hukum di wilayah Provinsi DKI Jakarta walaupun mulai mendapat perhatian dari semua pihak tetapi belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Disamping belum banyak produk hukum seperti Perda yang dihasilkan era reformasi, terhadap produk-produk hukum yang ada juga belum dilakukan evaluasi apakah masih relevan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi. Oleh karenanya perlu segera dilakukan langkah-langkah inventarisasi terhadap Perda-perda yang diprioritaskan dan sangat mendesak untuk dilakukan revisi. Sementara itu penciptaan rasa aman di masyaakat masi perlu ditingkatkan. Kejahatan, baik jumlah maupun kualitasnya relative meningkat dan terjadi hampir di semua wilayah. Keadaan ini makin diperburuk dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Kondisi demikian mengakibatkan penegakan dan perlindungan hukum masih pada tingkat yang belum memadai. Kesadaran dan ketaatan masyarakat pada hukum berada ada titik yang sangat rendah. Kondisi ini menyulitkan posisi pemerintah daerah dalam penegakan ketentaraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum dan perwujudan budaya hukum serta penegakan ketentraman dan ketertiban mesyarakat menjadi sangat penting.

Program pembangunan :

· Pengembangan peraturan perundang-undangan daerah

· Peningkatan kesadaran hukum

· Peningkatan pelayanan dan penegakan hukum

· Peningkatan ketentraman dan ketertiban

· Peningkatan peran serta masyarakat dalam tramtibmas dan penanggulangan bencana

· Pengembangan sarana dan prasarana tramtib dan penanggulangan bencana

· Pemantapan integrasi bangsa dan HAM

· Pengembangan hubungan antar lembaga kemasyarakatan

2. Bidang Pemerintahan

Reformasi dan tuntutan masyarakat yang berkembang menghendaki perubahan total pada sikap dan perilaku aparat pemerintahan daerah baik dalam menjalankan fungsi pelayanan public maupun fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perangkat yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjalankan fungsi tersebut dipandang belum optimal. Pertama, kelembagaan dan ketatalaksanaan belum bekerja secara efisien dan efektif sehingga memrlukan peningkatan kapasitas. Kedua, kualitas SDM aparatur pemerintah daerah masih belum memadai dan hal ini tentunya menyangkut pula masalah disiplin, etos kerja, motivasi, tanggung jawab, bahkan penerapan “reward and punishment”. Ketiga, sarana dan prasarana yang penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur masih terbatas baik kuantitas maupun kualitasnya. Disamping itu, pemeliharaan dan rasa memiliki sarana dan prasarana pada sebagian aparatur masih kurang. Dengan demikian secara keseluruhan diperlukan perbaikan dan peningkatan kualitas aparatur pemerintah daerah dan perangkatnya untuk mampu memenuhi :

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien

2. Fungsi pelayanan publik yang optimal

3. Penyediaan prasarana dan sarana umum yang merata bagi semua lapisan masyarakat

Program pembangunan :

· Pengembangan otonomi daerah

· Pengembangan pemerintahan tingkat provinsi

· Pengembangan pemerintahan tingkat kotamadya

· Penataan administrasi pertanahan

· Peningkatan administrasi kepegawaian

· Peningkatan pengawasan fungsional

· Penataan organisasi dan ketatalaksanaan

· Dll

3. Bidang Ekonomi

Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berupaya melakukan terobosan untuk mengatasi krisis ekonomi namun hasilnya belum memadai, dimana roda perekonomian belum berjalan sebagaimana mestinya. Kesenjangan ekonomi baik antar pelaku ekonomi maupun antar golongan pendapatan masih cukup tajam dan terjadi pada segala aspek kehidupan, sehingga struktur dan fundamental ekonomi sangat rentan terhadap gejolak yang terjadi. Lambatnya pemulihan ekonomi telah menyebabkan angka pengangguran masih tetap tinggi. Selain itu peningkatan angka pengangguran juga disebabkan oleh tekanan angkatan kerja baru, serta masih berlangsungnya urbanisasi pada kelompok usia kerja.

Walaupun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, tetapi sesungguhnya potensi ekonomi Provinsi DKI Jakarta cukup baik bahkan tidak tersaingi oleh provinsi-provinsi lain, karena disamping sebagai ibukota negara Jakarta juga merupakan pusat perdagangan dan jasa. Jakarta juga memiliki potensi sumber daya perikanan, industry, pariwisata dan sumber daya manusia berkualitas yang belum diberdayakan secara lebih terarah. Apabila potensi-potensi ini dipadukan dengan pengembangan UKM, maka Jakarta akan memiliki struktur dan fundamental ekonomi yang lebih sehat dan dinamis, baik dalam penciptaan pendapatan, perluasan kesempatan kerja maupun keseimbangan sosial.

Program pembangunan :

· Pengembangan produk pariwisata

· Pengembangan pasar pariwisata

· Pengembangan sarana dan pelayanan pariwisata

· Penataan, penguatan basis industry dan perdagangan

· Penataan, pengembangan produk industry dan perdagangan

· Pengembangan ekspor

· Peningkatan pelayanan penanaman modal dan usaha swasta lain

· Pemberdayaan asset daerah

· Pengembangan kewirausahaan

· Dll

4. Bidang Pendidikan dan Kesehatan

Krisis ekonomi, membengkaknya pengangguran, dan merosotnya pendapatan masyarakat telah menyebabkan semakin banyaknya keluarga yang tidak dapat lagi membiayai pendidikan putra-putrinya terutama pada pendidikan tingkat SLTA keatas. Akibatnya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah semakin besar dan mereka terpaksa bekerja untuk menopang kehidupan ekonomi keluarga, yang sangat kontra-produktif dengan program wajib belajar 9 tahun. Di dunia pedidikan sendiri, keadaannya belum mendukung tercapainya proses belajar mengajar yang lebih baik. Walaupun tidak sedikit dari pelajar yang berprestasi baik, tetapi sesungguhnya masih banyak kasus-kasus tawuran pelajar yang menjurus pada tindak kriminal. Dengan demikian, bidang pendidikan memerlukan perhatian serius dan menyeluruh, agar semua anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan 9 tahun bahkan 12 tahun sekaligus menata kembali sistem manajemen pendidikan sesuai dengan perkembangan otonomi daerah.

Di bidang kesehatan, golongan masyarakat yang kurang mampu, karena pendapatan dan kesejahteraan yang rendah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Mereka lebih memfokuskan sumber penghasilannya pada pemenuhan kebutuhan pangan daripada kesehatannya. Disamping itu lingkungan perumahan yang tidak sehat, sebagian karena tinggal di pemukiman kumuh, menyebabkan tingkat kesehatan masyarakat menjadi rendah dan rentan terhadap berbagai wabah penyakit. Fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan juga masih perlu ditingkatkan kapasitasnya terutama yang menyangkut puskesmas, RSUD, dan penangana gawat darurat, agar pelayanan kesehatan dapat merata melayani seluruh lapisan masyarakat dengan mutu yang makin baik.

Program pembangunan :

· Pengembangan pendidikan sekolah tingkat dasar

· Pengembangan pendidikan luar sekolah (PLS)

· Pengembangan pendidikan sekolah tingkat menengah umum dan kejuruan

· Pengendalian dan peningkatan informasi perguruan tinggi

· Pengembangan perpustakaan

· Peningkatan kesehatan masyarakat

· Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan

· Penanganan gawat darurat

· Perbaikan kebijakan dan manajemen kesehatan

5. Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan focus dari segala persoalan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Hampir semua kegiatan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun lintas sector terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan. Di bidang kependudukan, persoalan yang menjadi tantangan adalah belum tertibnya administrasi kependudukan yang menyebabkan sulitnya membangun informasi yang teratur dan terkini mengenai bidang kependudukan. Padahal informasi tersebut sangat dibutuhkan untuk perencanaan berbagai aspek kependudukan, termasuk perencanaan kebutuhan pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana, ketentraman dan ketertiban, dan sebagainya. Penyuluhan masalah tertib administrasi kependudukan harus makin ditingkatkan dengan menggunakan teknologi maju, apabila Provinsi DKI Jakarta tidak ingin menjadi wilayah yang padat dan kumuh dengan daya dukung lingkungan hidup perkotaan yang semakin berkurang.

Di bidang ketenagakerjaan, persoalan utama yang dihadapi adalah belum seimbangnya penyediaan lapangan kerja dengan mereka yang membutuhkan pekerjaan. Akibatnya tingkat pengangguran cenderung masih tinggi, itupun sebagian sudah ditampung ke dunia kerja melalui sector informal. Persoalan kedua adalah kualitas tenaga kerja yang masih rendah dan sebagian merupakan pendatang dengan pendidikan dan keterampilan yang kurang memadai.

Program pembangunan :

· Pengendalian kependudukan

· Pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil

· Pengembangan kesempatan kerja

· Perlindungan dan pengendalian tenaga kerja

· Peningkatan produktivitas tenaga kerja

6. Bidang Sarana dan Prasarana Kota

Persoalan menonjol yang memerlukan perhatian serius berkaitan dengan prasarana dan sarana publik adalah :

- Belum berhasilnya penataan pemukiman kumuh

- Bencana banjir yang terus terjadi setiap tahun di sejumlah lokasi langganan

- Belum tertanganinya masalah sampah

- Belum memadainya fasilitas jalan, jembatan laying dan trotoar

- Masih buruknya sistem transportasi umum

- Belum optimalnya penataan ruang dan peruntukan penggunaan lahan

- Masih buruknya prasarana dan sarana pelayanan publik

- Belum optimalnya penerangan jalan umum terutama dipinggiran kota

Mengatasi permasalahan banjir, disamping terus mengupayakan pembangunan sistem makro penanganan banjir dan mengoptimalkan kinerja sistem pengendali banjir yang ada, upaya mengatasi banjir pada daerah-daerah langganan banjir tetap menjadi perhatian utama. Bersamaan dengan itu juga masih perlu ditingkatkan upaya pemisahan antara saluran air baku dan air limbah.

Permasalahan transportasi yang dialami di Jakarta adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum. Untuk memelihara kinerja sistem angkutan yang ada agar tetap berfungsi secara optimal, maka selain pembangunan infrastruktur baru, diperlukan peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan yang ada, perbaikan manajemen lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum. Upaya-upaya kearah pembangunan sistem angkutan umum missal (MRT) harus tetap menjadi perhatian walaupun tidak dapat direalisasikan dalam jangka pendek, untuk itu perlu dikembangkan solusi interim melalui penerapan sistem busway.

Disamping penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah, kesadaran masyarakat dan tanggung jawab publik juga dituntut untuk ikut memelihara sarana dan prasarana yang ada.

Program pembangunan :

· Pembangunan prasarana jaringan utilitas

· Penerangan jalan dan tempat umum

· Peningkatan sarana keindahan kota

· Peningkatan pelayanan air limbah

· Peningkatan layanan air bersih

· Pengendalian banjir

· Peningkatan drainase kota

· Pengembangan jaringan jalan dan jembatan

· Pengembangan sarana dan fasilitas perhubungan

· Pengembangan pelayanan angkutan umum

· Pengembangan perumahan

· Penataan lingkungan permukiman

· Dll

BAB 3

KESIMPULAN

Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai permasalahan-permasalahan kota yang belum teratasi. Permasalahan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi semua masyarakat ibukota juga harus bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan dan menyelesaikan masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Sumber :

http://bappedajakarta.go.id/download/propeda/Propeda_BAB3.pdf